PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN VERSUS PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2018

Sebagaimana telah diketahui bersama, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten (“UUP”) sebagai pengganti dari UUP yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Berbagai ketentuan baru diatur dalam UUP terbaru ini yang bertujuan sebagai sarana dan peranan strategic dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, penggantian UUP yang lama ini dengan UUP yang baru oleh Pemerintah juga ditujukan sebagai peningkatan kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diataslah yang menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Indonesia mengatur kewajiban bagi para Pemegang Paten untuk mengimplementasikannya di Indonesia. Berikut ketentuan Pasal 20 UUP sebagaimana dimaksud di atas :

Pasal 20 ayat (1)    “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”

Pasal 20 ayat (2)    “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.”

Pada dasarnya, ketentuan tersebut sangatlah bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dimana tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia serta adanya transfer ilmu pengetahuan kepada bangsa Indonesia. Namun demikian, polemik yang terjadi adalah para Pemegang Paten yang mayoritas bukan dari Indonesia, pada saat ini belum bisa mengimplementasikan patennya di Indonesia, dikarenakan masih banyak terdapatnya faktor penghambat yang dapat berasal baik dari internal Pemegang Paten itu sendiri maupun kesiapan dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaksanan paten bagi para Pemegang Paten.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten (“PerMen 15/2018”).

Hal yang sangat penting yang tertuang dalam PerMen 15/2018 ini yang akan sangat memberi keuntungan bagi Pemegang Paten, yang mana diamanatkan pada Pasal 3 dan 4 peraturan tersebut. Berikut kami uraikan juga ketentuan Pasal 3 dan 4 PerMen 15/2018 sebagaimana dimaksud di atas :

Pasal 3     “Dalam hal Pemegang Paten belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses Paten di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan.”

Pasal 4     “Permohonan penundaan Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten.”

Dengan telah diundangkannya Peraturan ini, terhadap Pemegang Paten yang belum dapat mengimplementasikan patennya di Indonesia setelah permohonan patennya dikabulkan atau diberi, Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri dengan disertai alasan.

Pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun setelah tanggal pemberian paten dirasa cukup bagi Pemegang Paten untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia. Dalam periode penundaan tersebut, Pemegang Paten juga dapat mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Atau sebaliknya, jika paten dari Pemegang Paten tersebut dianggap memiliki prospek bisnis yang kurang menguntungkan, Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada Menteri.

Dengan demikian, dengan adanya ketentuan Pasal 20 UUP dan ketentuan PerMen 15/2018 dirasa akan sangat memberi keuntungan dan kemudahan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah pihak Pemegang Paten, Pemerintah Indonesia dan tentunya kesejahteraan bangsa Indonesia itu sendiri.

Namun demikian, hingga artikel ini diterbitkan, masih disayangkan karena peraturan lanjutan atas PerMen 15/2018 belumlah dikeluarkan oleh Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga para Petugas dan Pemeriksa dari Direktorat Paten belum bisa menerima permohonan penundaan pelaksanaan paten tersebut. Untuk itu, kami juga sangat berharap agar peraturan lanjutan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dapat segera dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal demi kemaslahatan banyak pihak.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud di atas ataupun mengenai hal-hal lainnya terkait dengan perlindungan Kekayaan Intelektual para pembaca sekalian baik di Indonesia maupun di luar negeri, harap untuk tidak segan dan segera menghubungi kami, Am Badar & Partners baik melalui email ataupun telepon dan bahkan langsung dapat mengunjungi Kantor kami.

Segala bentuk pertanyaan atau konsultasi dari para pembaca sekalian, akan dengan sangat senang hati dilayani oleh tim kami yang keprofesionalismeannya tidak perlu diragukan lagi, dimana Am Badar & Partners sudah dikenal khalayak ramai baik dari dalam maupun luar negeri sebagai salah satu Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual terbesar dan terpercaya yang mana telah berdiri sejak tahun 1965.

Sebagai referensi bagi para pembaca sekalian, berikut kami lampirkan PerMen 15/2018 beserta terjemahan dalam bahasa Inggrisnya.

permenkumham-paten-15-2018

Regulation No 15 of 2018

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

No comments yet.

Be the first to comment by using the form below.

Add comment